Mengapa Hari Santri Nasional Ditetapkan Tanggal 22 Oktober?
RESOLUSI JIHAD: Sejarah yang terlupakan, atau sengaja dilupakan?
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun belum genap satu bulan usia kemerdekaan, bangsa ini langsung mendapat ujian yang sangat berat. Tentara Sekutu yang membonceng tentara Belanda (NICA) mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan langkah diplomatik untuk mendorong tentara Sekutu bekerja secara profesional—hanya mengurus tawanan perang saja dan tidak mengusik status kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bung Karno sempat dilematis. Beliau menganalisis bila sampai terjadi peperangan secara sistematis, Indonesia kemungkinan besar belum bisa mengalahkan tentara Sekutu karena persenjataan mereka yang jauh lebih lengkap dan keahlian militer yang lebih memadai.
Untuk menghadapi situasi kritis ini, Bung Karno mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Tujuannya adalah untuk meminta fatwa kepada Kiai Hasyim tentang bagaimana hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam formal, seperti Indonesia.
Merespons hal tersebut, Kiai Hasyim lantas memanggil KH. Wahab Hasbullah dari Tambakberas, Jombang. Kiai Wahab diminta untuk mengumpulkan para ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan krusial ini. Tidak hanya itu, Mbah Kiai Hasyim juga meminta para kiai khos (utama) NU untuk melakukan salat istikharah, salah satunya adalah Mbah Kiai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat.
Pada 21-22 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa & Madura berkumpul di Kantor Pusat PBNU di Jl. Bubutan, Surabaya. Kiai Hasyim memimpin langsung pertemuan penting tersebut yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah berdiskusi panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama, pada siang hari tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan tiga rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah RESOLUSI JIHAD NU.
Isinya antara lain:
1.Memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
2.Perintah melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.
(Secara garis besar, fatwa ini mewajibkan setiap Muslim dewasa yang berada dalam radius 94 km untuk angkat senjata melawan penjajah yang merintangi kemerdekaan, dan yang gugur dinilai sebagai syuhada).
Dokumen Resolusi Jihad ini ditulis menggunakan huruf Arab-Jawa atau yang disebut Huruf Pegon. Dokumen ditandatangani oleh KH. Hasyim Asy'ari, lalu disebarluaskan ke seluruh jaringan pesantren, tak terkecuali kepada para Komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura, serta dimuat dalam sejumlah media massa pergerakan masa itu.
Hanya berselang tiga hari pasca-Resolusi Jihad dicetuskan, sekitar 6.000 tentara Sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan tersebut, ribuan santri, mujahidin, dan para kiai se-Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas.
Resolusi Jihad NU berhasil memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari 3 malam di Surabaya, pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan sengit rakyat Jawa Timur. Inggris lantas mendatangkan Sukarno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata.
Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani. Namun pada sore harinya, terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan perwira tinggi tentara Inggris di Surabaya, yaitu Brigadir Jenderal A.W.S. Mallabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir.
Pengganti Jenderal Mallabi, yaitu Mayor Jenderal Robert Mansergh, mengeluarkan ultimatum agar laskar pejuang dan tentara Indonesia menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumihanguskan Surabaya dari tiga arah sekaligus: laut, darat, dan udara.
Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri meradang. Seorang pemuda bernama Soetomo atau yang lebih akrab dipanggil Bung Tomo, sowan kepada Kiai Hasyim untuk meminta izin menyebarluaskan semangat Resolusi Jihad melalui siaran radio. Pekikan takbir Bung Tomo di radio membakar semangat seluruh lapisan masyarakat. K.H. Ahmad Muchid Muzadi (tokoh muda Ansor masa itu) bersaksi bagaimana ruh jihad membekas pada setiap pejuang: "Ayo kita berperang, kita tidak takut. Kalau mati kita syahid, kalau hidup kita akan menjadi bangsa yang merdeka!"
Pasukan terdepan yang bertempur di Surabaya saat itu di antaranya:
1.Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin.
2.Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh KH. Masykur (Singosari, Malang).
3.Barisan Mujahidin Indonesia yang digerakkan oleh tokoh-tokoh seperti KH. Wahab Hasbullah.
4.Eks-anggota PETA dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Cukup disayangkan, selama beberapa dekade, peran Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 sempat minim ditulis dalam buku pelajaran sejarah resmi nasional. Dinamika politik masa lalu, termasuk kebijakan rasionalisasi militer pasca-kemerdekaan, sempat membuat peran milisi sipil dan laskar santri terpinggirkan dari catatan utama.
Walau demikian, para pejuang NU tetap ikhlas. Mereka sadar bahwa mereka berjuang bukan demi pangkat atau imbalan pemerintah, melainkan demi membela agama, bangsa, dan tanah air. Mereka tetap setia menjaga NKRI, bahkan kembali berada di garis depan saat Agresi Militer Belanda berkecamuk.
Semoga para pahlawan dan santri yang gugur membela NKRI diterima di sisi Allah SWT sebagai syuhada. Aamiin.
Baca juga: Sejarah Singkat Hari Santri Nasional


0 Response to "Mengapa Hari Santri Nasional Ditetapkan Tanggal 22 Oktober?"
Posting Komentar